Menjelang pemilihan presiden (pilpres) berbagai kebijakan Pemkab Klungkung menuai sorotan. Seperti, wacana mutasi pejabat hingga rencana penggusuran para kepala sekolah (kepsek) uzur. Kebijakan ini ditengarai ada unsur mengarahkan orang-orang di lingkaran Pemkab berpolitik praktis jelang pilpres. Tudingan ini dilontarkan tokoh masyarakat Klungkung, Wayan Mastra, Rabu (4/6/14). “Jelang pilpres, eksekutif jangan main ancam begini. Kedoknya sudah kelihatan. Dengan begini, tentu mereka akan merasa terancam dan mengikuti gerbong pimpinannya (bupati-red),” kata Mastra. Menurutnya, wacana mutasi diduga sengaja diembuskan menjelang pilpres. Dugaannya, eksekutif yang notabene gerbong bupati mau mengikuti kebijakan bupati yang mendukung capres/cawapres Prabowo-Hatta. Kebijakan ini juga dinilai terkesan main ancam. Anehnya, kebijakan ini diembuskan menjelang pilpres. “Sekarang ada kepala sekolah katanya sampai bertugas 21 tahun. Seharusnya delapan tahun sudah diganti. Kan sejak awal menjabat sudah bisa dilakukan upaya mengganti. Nah, kenapa baru sekarang. Ini kan jelas kental bermuatan politis menjelang pilpres,” kritiknya. Wacana mutasi ini, kata dia, membuat resah banyak pihak, termasuk keluarga pejabat. (bagiarta/balipost)
Demikian dikutip dari harian Balipost, kini giliran anda berkomentar...
Demikian dikutip dari harian Balipost, kini giliran anda berkomentar...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar