Belum menunjukan kinerjanya, anggota DPRD Bali meminta kenaikan gaji. Gaji yang ada saat ini dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Politikus dari Partai Nasdem, I Wayan Kari Subali, mengakui dengan jujur jika gaji saat ini sebesar Rp24 juta tak cukup memenuhi kebutuhan hidup dia dan keluarganya.
"Mohon maaf (gaji DPRD Bali) tidak cukup. Gaji saya tidak cukup untuk anak istri," kata Kari Subali di Gedung DPRD Bali, Jumat 12 September 2014.
Kari Subali berharap gajinya dapat dinaikkan. Pendukung Jokowi pada Pilpres lalu itu mengaku bersyukur jika gajinya bisa dinaikkan.
"Kami mensyukuri jika dinaikkan. Kami akui kekurangan memang iya. Apalagi kami banyak punya pendukung," ujarnya.
Sementara anggota DPRD lainnya dari PDIP, Dewa Nyoman Rai, menyebut angka layak gaji seorang dewan adalah Rp50 juta. Menurutnya, angka itu dianggap layak dan tepat jika dibandingkan dengan proporsionalitas kinerja dewan. "Ya Rp50 jutalah," sebut pengagum Jokowi ini.
Tak berbeda, I Nyoman Sugawa Korry, anggota DPRD Bali dari Partai Golkar menyebut persoalan besaran gaji ini sangat relatif. "Gaji itu relatif. Belum tentu gaji besar cukup, kecil kurang," tuturnya.
Jika wacana kenaikan gaji yang mencuat belakangan ini disetujui, Sugawa Korry mengaku tak masalah. "Asal sesuai aturan, peningkatan gaji itu tak masalah. Tapi kalau tidak sesuai ya, kami juga tidak mau terima. Kuncinya di aturan," kata dia.
Yang terpenting, imbuh Sugawa Korry, adalah terpenuhinya kebutuhan primer seorang anggota dewan. Ketika kebutuhan primer terpenuhi, maka dia masuk ke kebutuhan sekunder.
"Kebutuhan sekunder itu relatif besarannya karena masuk sebagai aktualisasi diri," ujarnya.
Kebutuhan besar anggota dewan itu lantaran mendapat potongan sana sini dari jumlah gaji pokok yang diterima.
"Dari Rp24 juta itu, sumbangan untuk partai di tingkat provinsi sebesar Rp3 juta, di kabupaten Rp1 juta lalu fraksi Rp1 juta. Belum untuk konstituen dan sumbangan lainnya," tutur Sugawa Korry.
Karena itu, dia mengaju tetap akan bekerja sampingan. "Saya dosen, mengajar. Warisan di kampung kebun cengkeh," terangnya.
Sementara itu, I Wayan Adnyana menuturkan jika gaji anggota dewan dipatok sebesar 70 persen dari gaji pokok gubernur. Untuk pimpinan, jumlahnya sebesar 75 persen dari gaji pokok gubernur.
"Itu sumber pendapatan sah. Bisa naik gaji kami kecuali gaji pokok gubernur dinaikkan. Kalau butuh, saya butuh. Jujur saja," katanya.
Demikian dikutip dari Vivanews,...
Di harian Merdeka,....disebutkan... Kenaikan jatah bulanan tersebut dipandang penting, karena selama ini pendapatan para anggota dewan jalan di tempat. "Selama ini (gaji) itu-itu saja. Gaji pokok ditambah tunjangan, kira-kira hanya Rp 24 juta," ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Adi, Kamis (11/9).
Katanya, pendapatan Rp 24 juta tiap bulan tersebut adalah pendapatan kotor. "(Pendapatan) Rp 24 juta itu (pendapatan) kotor. Karena belum dipotong untuk Gatriwara, fraksi, partai, dan lain sebagainya. Praktis yang kita terima sangat kecil," tutur Dewa Rai, yang saat dihubungi sedang mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek) dari Depdagri (Departemen Dalam Negeri) di Jakarta.
Idealnya, lanjut Dewa Rai, setiap bulan wakil rakyat di Renon mendapatkan jatah sekitar Rp 50 juta. "Idealnya (pendapatan dewan) dua kali (Rp 24 juta) itu. Ya, Rp 50 juta. Itu baru ideal. Sekarang terlalu kecil. Apalagi ini di Bali," tegas mantan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali, periode 2009-2014.
Katanya, dengan gaji tinggi jelas kinerja akan meningkat. "Saya menjamin, gaji Rp 50 juta membuat dewan tidak akan korupsi, atau sekedar mencari ceperan," ujarnya. kini giliran anda berkomentar.....
"Mohon maaf (gaji DPRD Bali) tidak cukup. Gaji saya tidak cukup untuk anak istri," kata Kari Subali di Gedung DPRD Bali, Jumat 12 September 2014.
Kari Subali berharap gajinya dapat dinaikkan. Pendukung Jokowi pada Pilpres lalu itu mengaku bersyukur jika gajinya bisa dinaikkan.
"Kami mensyukuri jika dinaikkan. Kami akui kekurangan memang iya. Apalagi kami banyak punya pendukung," ujarnya.
Sementara anggota DPRD lainnya dari PDIP, Dewa Nyoman Rai, menyebut angka layak gaji seorang dewan adalah Rp50 juta. Menurutnya, angka itu dianggap layak dan tepat jika dibandingkan dengan proporsionalitas kinerja dewan. "Ya Rp50 jutalah," sebut pengagum Jokowi ini.
Tak berbeda, I Nyoman Sugawa Korry, anggota DPRD Bali dari Partai Golkar menyebut persoalan besaran gaji ini sangat relatif. "Gaji itu relatif. Belum tentu gaji besar cukup, kecil kurang," tuturnya.
Jika wacana kenaikan gaji yang mencuat belakangan ini disetujui, Sugawa Korry mengaku tak masalah. "Asal sesuai aturan, peningkatan gaji itu tak masalah. Tapi kalau tidak sesuai ya, kami juga tidak mau terima. Kuncinya di aturan," kata dia.
Yang terpenting, imbuh Sugawa Korry, adalah terpenuhinya kebutuhan primer seorang anggota dewan. Ketika kebutuhan primer terpenuhi, maka dia masuk ke kebutuhan sekunder.
"Kebutuhan sekunder itu relatif besarannya karena masuk sebagai aktualisasi diri," ujarnya.
Kebutuhan besar anggota dewan itu lantaran mendapat potongan sana sini dari jumlah gaji pokok yang diterima.
"Dari Rp24 juta itu, sumbangan untuk partai di tingkat provinsi sebesar Rp3 juta, di kabupaten Rp1 juta lalu fraksi Rp1 juta. Belum untuk konstituen dan sumbangan lainnya," tutur Sugawa Korry.
Karena itu, dia mengaju tetap akan bekerja sampingan. "Saya dosen, mengajar. Warisan di kampung kebun cengkeh," terangnya.
Sementara itu, I Wayan Adnyana menuturkan jika gaji anggota dewan dipatok sebesar 70 persen dari gaji pokok gubernur. Untuk pimpinan, jumlahnya sebesar 75 persen dari gaji pokok gubernur.
"Itu sumber pendapatan sah. Bisa naik gaji kami kecuali gaji pokok gubernur dinaikkan. Kalau butuh, saya butuh. Jujur saja," katanya.
Demikian dikutip dari Vivanews,...
Di harian Merdeka,....disebutkan... Kenaikan jatah bulanan tersebut dipandang penting, karena selama ini pendapatan para anggota dewan jalan di tempat. "Selama ini (gaji) itu-itu saja. Gaji pokok ditambah tunjangan, kira-kira hanya Rp 24 juta," ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Adi, Kamis (11/9).
Katanya, pendapatan Rp 24 juta tiap bulan tersebut adalah pendapatan kotor. "(Pendapatan) Rp 24 juta itu (pendapatan) kotor. Karena belum dipotong untuk Gatriwara, fraksi, partai, dan lain sebagainya. Praktis yang kita terima sangat kecil," tutur Dewa Rai, yang saat dihubungi sedang mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek) dari Depdagri (Departemen Dalam Negeri) di Jakarta.
Idealnya, lanjut Dewa Rai, setiap bulan wakil rakyat di Renon mendapatkan jatah sekitar Rp 50 juta. "Idealnya (pendapatan dewan) dua kali (Rp 24 juta) itu. Ya, Rp 50 juta. Itu baru ideal. Sekarang terlalu kecil. Apalagi ini di Bali," tegas mantan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali, periode 2009-2014.
Katanya, dengan gaji tinggi jelas kinerja akan meningkat. "Saya menjamin, gaji Rp 50 juta membuat dewan tidak akan korupsi, atau sekedar mencari ceperan," ujarnya. kini giliran anda berkomentar.....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar